> Kejahatan Korporatokrasi
>
> John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat yang
> mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang
> bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi,
> dan nepotisme dari Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk
> Indonesia.
>
> Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua
> cara, termasuk pembunuhan untuk mencapai tujuan. Ia
> mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan
> Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime
> Roldos. “Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu
> apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau
> tidak?, kalau mau dilarang keluar sampai mati,” kata bos
> Perkins yang suatu hari raib ibarat hantu.
>
> Ikon korporatokrasi yang nyata Wapres Amerika Serikat Dick
> Cheney. Ia mantan CEO Halliburton—kontraktor terbesar di
> dunia—dan sampai kini menjadi penasihat bisnis MNC itu.
>
> Cheney penganjur serbuan ke Irak yang dipalsukan lewat
> senjata pemusnah massal. Kini Halliburton bersama MNC
> lainnya menikmati keuntungan dari ladang minyak Irak.
>
> Menurut Empire, penyingkiran pemimpin dibenarkan
> korporatokrasi, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Iran
> Mohammad Mosaddeq (1951- 1953) yang menasionalisasi industri
> pertambangan.
>
> Tugas pertama Perkins membuat laporan-laporan fiktif untuk
> IMF dan World Bank agar mengucurkan utang luar negeri kepada
> Negara-negara Dunia Ketiga.
>
> Tugas kedua Perkins adalah membangkrutkan negeri penerima
> utang. Setelah tersandera utang yang menggunung, Negara
> pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir. Negara
> pengutang ditekan agar, misalnya, mendukung Pemerintah AS
> dalam voting di Dewan Keamanan PBB. Bisa juga Negara
> pengutang dipaksa menyewakan lokasi untuk pangkalan militer
> AS. Sering terjadi korporatokrasi memaksa negeri pengutang
> menjual ladang-ladang minyak mereka kepada MNC
> (multinational corporation) milik Negara-negara barat.
>
> Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan Perkins bahwa
> Presiden AS Richard M Nixon menginginkan kekayaan alam
> Indonesia diperas sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia
> ibarat Real Estate terbesar di Dunia yang tidak boleh jatuh
> ke tangan Uni Soviet dan China.
>
> Eksistensi Korporatokrasi disambut hangat oleh para pejabat
> orde baru. Korporatokrasi membuka peluang emas untuk KKN.
> Konspirasi antara Korporatokrasi dengan Kleptokrasi orde
> baru dijalin melalui prinsip “tahu sama tahu” dalam
> rangka “pembangkrutan Indonesia” (bukan Pembangunan
> Indonesia). Konspirasi inilah yang mengawali lingkaran setan
> utang yang di eluk-elukkan ideology pembangunan orde baru.
>
> Pembangunan berbagai proyek infrastruktur ini bertujuan
> merebut laba maksimal bagi perusahaan-perusahaan AS. Tujuan
> lain memperkaya elite orde baru dan keluarganya agar mereka
> tetap loyal kepada Korporatokrasi. Utang yang semakin
> menggunung akan menguntungkan persekongkolan ini. Dan
> Perkins pun dinyatakan lulus sebagai bandit ekonomi andal
> berkat kariernya yang sukses di Indonesia.
>
> —————
> korporatokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang
> dikendalikan/ dikuasai/ dijalankan oleh beberapa korporat.
> Para korporat ini biasanya para pengusaha kaya raya /
> konglomerat yang memiliki dana lebih dari cukup untuk
> mengendalikan kebijakan2 politik ekonomi sosial budaya, dll
> dalam suatu negara.
>
> Secara praktis biasanya para konglomerat ini merupakan
> donatur/ penyumbang utama yang “menghidupi” para
> politikus, pejabat2 militer, dan kepala2 instansi negara.
> Potensi negatif yang bisa muncul dari korporatokrasi adalah
> kebijakan2 /peraturan yang diundangkan oleh pemerintah hanya
> menguntungkan bagi bisnis para konglomerat saja, sehingga
> makin menindas golongan ekonomi lemah.
>
> Pokok kekuatan korporatokrasi adalah korporasi. Di depan
> bangsa-bangsa dunia, korporatokrasi mempertontonkan upaya
> mempromosikan demokrasi dan transparansi diantara
> bangsa-bangsa dunia. Namun korporasi-korporasinya tak lain
> adalah pemerintahan diktator yang imperialistik.
> Korporatokrasi bertujuan untuk membangun sebuah Imperium tak
> tertandingi.
>
> Imperium : Negara-bangsa yang mendominasi negara-bangsa
> lainnya dan menunjukan satu atau lebih ciri-ciri berikut ini
> :
>
> Mengekspoitasi sumber daya dari negara yang didominasi
> Menguras sumber daya dalam jumlah yang tak sebanding dengan
> jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa
> lain
> Memiliki angkatan militer yang besar untuk menegakan
> kebijaksannya ketika upaya halus gagal
> Menyebarkan bahasa, sastra, seni dan berbagai aspek
> budayanya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya
>
> Menarik pajak bukan hanya dari warga sendiri, tapi juga
> dari orang-orang di negara lain
> Mendorong penggunaan mata uangnya sendiri di negara-negara
> yang berada di bawah kendalinya
> Dari membaca buku : John Perkins Membongkar Kejahatan
> Jaringan Internasional, Ufuk Press, Jakarta, Cetakan ke II
> Juni 2009
> --------------------
>
Senin, 18 Januari 2010
Program 100 Hari, Gejolak Ekonomi Setelah 50 hari Berjalan (2)
> Rendahnya suku bunga acuan para Investor Kelas Kakap yakni
> The Federal Reserve (The Fed) yang hanya sebesar nol hingga
> 0,25% memicu investor asing untuk melepas dolar dan
> mengalihkan investasinya ke obligasi Indonesia.
> Sehingga terjadi peningkatan kepemilikan asing dalam Surat
> Utang Negara (SUN). Menyorot Satu segi Investasi di SUN
> (Surat Utang Negara) Pada Oktober 2009, pembelian Surat
> Utang Negara (SUN) oleh investor asing naik 300% dari Rp 2,1
> triliun di September 2009 menjadi Rp 8,4 triliun di Oktober
> 2009.
> Dengan demikian secara keseluruhan, posisi asing di SBN
> pada Oktober 2009 tercatat sebesar Rp100,9 triliun. mengapa
> hal ini terjadi karena kebijakan moneter di Indoenesia
> adalah yang paling liberal sedunia. Tentu saja kondisi ini
> bisa mengakibatkan rentanya pondasi eknonomi nasional yang
> dampak kongkritnya sama dengan Pemiskinan
> Adakah Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)?
> Indonesia menegaskan tetap ikut memenuhi komitmen terlibat
> dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China mulai 1
> Januari 2010 meski masih ada tekanan terhadap beberapa
> sektor industri. Indonesia akan melayangkan surat resmi
> kepada China untuk menyampaikan bahwa ada beberapa subsektor
> usaha yang terkena dampak negatif oleh perjanjian
> perdagangan bebas (FTA) itu.
> Dengan Tanpa Menegasikan Bidang –Bidang lainya saya
> hendak menyoroti 2 Bidang saja, yakni:
> Bidang Keuangan dan Pajak
> Berdasarkan Laporan Kompas 17 Des 2009, Negara Tiap tahun
> rata-rata berpontensi Kehilangan Pemasukan sebesar 15
> Trillyun Rupiah. Akibat penurunan bea masuk barang import
> antara 5 % - 0%, bayangkan jika ini terus berlangsung tiap
> tahun maka. Struktur Moneter dan Fiskal Indonesia yang
> memang rapuh, akan menjadi hancur berantakan dan jelas
> mengakibatkan efek domino dalam dinamika ekonomi riill
> Di Bidang Industri dan Perburuhan
> Ada sekitar 2.500 subsektor industri yang diikutsertakan
> dalam FTA ASEAN- China tentu saja ini menjadi ancaman serius
> 10 Industri Manufaktur Dalam Negeri Sepuluh produk Industri
> yang terancam itu adalah tekstil, baja, makanan dan minuman,
> produk peternakan, petrokimia, alat-alat pertanian, alas
> kaki, sintetik fiber, elektronik kabel dan peralatan
> listrik, industri permesinan, jasa enginering serta besi dan
> baja.
> Sehingga kedepan DEINDUSTRIALISASI dan Penghancuran Tenaga
> Produktif NASIONAL semakin tidak terbendung lagi, dan satu
> lagi yang pasti defisit perdagangan yang semakin lebar .
> Pada periode 2004-2008, jelasnya, neraca perdagangan tumbuh
> negatif dengan rata pertumbuhan -17,96% di mana sektor
> manufaktur berkontribusi paling besar terhadap defisit
> tersebut dengan pertumbuhan -11,69%.
> Maka kedepan Jika Impian dalam Road Map itu membangun
> Industri nasional yang kuat dan tangguh itu hanya OMONG
> KOSONG PENGUASA di INDONESIA. Yang terjadi adalah semakin
> meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara NET IMPORTIR yang
> POTENSIAL dalam Posisi ACFTA. Secara Otomatis Pula yang
> paling terpukul sebagai Akibat kongkrit ACFTA tidak lain
> kaum buruh yang antri dalam daftar PHK massal. Sebuah Resmi
> menyatakan Ada sekitar 90 Juta Jiwa Rakyat Indonesia hidup
> dengan kondisi di bawah garis kemiskinan. Tentu saja jumlah
> ini akan terus bertambah besar. Jika, TATA PERDAGANGAN tetap
> tunduk dalam skema LIBERALISASI.
> Perlu dicatat Sekedar Memperjelas Peta Penguasaan
> Perdagangan dan Ekonomi Dunia di Sektor energi, Perbankan,
> Infrastruktur, Komunikasi telah dikuasai Oleh Perusahaan –
> perusahaan Raksasa dari China, antara lain PetroChina,
> Ind&Comm Bank Of China, China Mobile, China Contructions
> Bank dan HSBC (The Economist, Edisi 1 Agustus 2009, hal:
> 78). Ini artinya sama dengan bangkit-nya ekonomi China dalam
> Arus globalisasi, yang ditopang dengan struktur dan kekuatan
> modalnya siap melibas siapapun, khususnya Rakyat Jelata.
>>>> ----------end---------->>>>>
> The Federal Reserve (The Fed) yang hanya sebesar nol hingga
> 0,25% memicu investor asing untuk melepas dolar dan
> mengalihkan investasinya ke obligasi Indonesia.
> Sehingga terjadi peningkatan kepemilikan asing dalam Surat
> Utang Negara (SUN). Menyorot Satu segi Investasi di SUN
> (Surat Utang Negara) Pada Oktober 2009, pembelian Surat
> Utang Negara (SUN) oleh investor asing naik 300% dari Rp 2,1
> triliun di September 2009 menjadi Rp 8,4 triliun di Oktober
> 2009.
> Dengan demikian secara keseluruhan, posisi asing di SBN
> pada Oktober 2009 tercatat sebesar Rp100,9 triliun. mengapa
> hal ini terjadi karena kebijakan moneter di Indoenesia
> adalah yang paling liberal sedunia. Tentu saja kondisi ini
> bisa mengakibatkan rentanya pondasi eknonomi nasional yang
> dampak kongkritnya sama dengan Pemiskinan
> Adakah Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)?
> Indonesia menegaskan tetap ikut memenuhi komitmen terlibat
> dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China mulai 1
> Januari 2010 meski masih ada tekanan terhadap beberapa
> sektor industri. Indonesia akan melayangkan surat resmi
> kepada China untuk menyampaikan bahwa ada beberapa subsektor
> usaha yang terkena dampak negatif oleh perjanjian
> perdagangan bebas (FTA) itu.
> Dengan Tanpa Menegasikan Bidang –Bidang lainya saya
> hendak menyoroti 2 Bidang saja, yakni:
> Bidang Keuangan dan Pajak
> Berdasarkan Laporan Kompas 17 Des 2009, Negara Tiap tahun
> rata-rata berpontensi Kehilangan Pemasukan sebesar 15
> Trillyun Rupiah. Akibat penurunan bea masuk barang import
> antara 5 % - 0%, bayangkan jika ini terus berlangsung tiap
> tahun maka. Struktur Moneter dan Fiskal Indonesia yang
> memang rapuh, akan menjadi hancur berantakan dan jelas
> mengakibatkan efek domino dalam dinamika ekonomi riill
> Di Bidang Industri dan Perburuhan
> Ada sekitar 2.500 subsektor industri yang diikutsertakan
> dalam FTA ASEAN- China tentu saja ini menjadi ancaman serius
> 10 Industri Manufaktur Dalam Negeri Sepuluh produk Industri
> yang terancam itu adalah tekstil, baja, makanan dan minuman,
> produk peternakan, petrokimia, alat-alat pertanian, alas
> kaki, sintetik fiber, elektronik kabel dan peralatan
> listrik, industri permesinan, jasa enginering serta besi dan
> baja.
> Sehingga kedepan DEINDUSTRIALISASI dan Penghancuran Tenaga
> Produktif NASIONAL semakin tidak terbendung lagi, dan satu
> lagi yang pasti defisit perdagangan yang semakin lebar .
> Pada periode 2004-2008, jelasnya, neraca perdagangan tumbuh
> negatif dengan rata pertumbuhan -17,96% di mana sektor
> manufaktur berkontribusi paling besar terhadap defisit
> tersebut dengan pertumbuhan -11,69%.
> Maka kedepan Jika Impian dalam Road Map itu membangun
> Industri nasional yang kuat dan tangguh itu hanya OMONG
> KOSONG PENGUASA di INDONESIA. Yang terjadi adalah semakin
> meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara NET IMPORTIR yang
> POTENSIAL dalam Posisi ACFTA. Secara Otomatis Pula yang
> paling terpukul sebagai Akibat kongkrit ACFTA tidak lain
> kaum buruh yang antri dalam daftar PHK massal. Sebuah Resmi
> menyatakan Ada sekitar 90 Juta Jiwa Rakyat Indonesia hidup
> dengan kondisi di bawah garis kemiskinan. Tentu saja jumlah
> ini akan terus bertambah besar. Jika, TATA PERDAGANGAN tetap
> tunduk dalam skema LIBERALISASI.
> Perlu dicatat Sekedar Memperjelas Peta Penguasaan
> Perdagangan dan Ekonomi Dunia di Sektor energi, Perbankan,
> Infrastruktur, Komunikasi telah dikuasai Oleh Perusahaan –
> perusahaan Raksasa dari China, antara lain PetroChina,
> Ind&Comm Bank Of China, China Mobile, China Contructions
> Bank dan HSBC (The Economist, Edisi 1 Agustus 2009, hal:
> 78). Ini artinya sama dengan bangkit-nya ekonomi China dalam
> Arus globalisasi, yang ditopang dengan struktur dan kekuatan
> modalnya siap melibas siapapun, khususnya Rakyat Jelata.
>>>> ----------end---------->>>>>
Program 100 Hari, Gejolak Ekonomi Setelah 50 hari Berjalan (1)
> Sedikit Harus Diakui Rakyat Indonesia Waktu itu sedikit
> Melakukan “Pembiaran Sikap Politik” terhadap agenda yang
> di selengarakan oleh Pemerintah Nasional SBY-Boediono yang
> didukung penuh Para Pengusaha, Sebutlah Agenda itu sebagai
> National Summit yang berlangsung pada akhir Oktober 2009.
> Peristiwa itu bertepatan dengan SKANDAL CICAK Vs BUAYA dan
> CENTURY GATE yang menjadi Trend obrolan di lebih dari
> separuh penduduk Indonesia.
>
> Memang peristiwa CICAK Vs BUAYA dan CENTURY GATE harus
> disikapi dengan tepat. Tapi Ada hal yang jauh lebih penting
> untuk disikapi yakni dampak berjalanya hasil NATIONAL SUMMIT
> dan Menyonsong ACFTA tahun depan. Bila Perlu dibuat
> penyikapan bersama Seramai Orang Menyikapi ISU Korupsi.
> Dua Asumsi Utama Agenda National Summit:
> Pertama : Dorongan Dari Kaum Modal Internasional Yang
> menginginkan Indonesia sebagai pasar yang potensial di
> kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 240 Juta Jiwa Lebih dan
> Kekayaan Alam Yang melimpah ruah. Supaya Lebih Terbuka
> terhadap arus dan proyek liberalisasi Ekonomi (KOMODITAS dan
> JASA) FTA, AFTA, Rekomendasi WTO, DOHA ROUND DLL.
> Kedua : Memantapkan VISI dan MISI SBY-BOEDIONO (15 Program
> Nasional) —— National Summit 2009 —- Investor Summit
> 2009 —— Prolegnas dan RPJM. Itulah Kira-kira Urutanya.
> Perlu dicatat bahwa Tindakan Pembangunan Ekonomi Nasional
> 2009-2014, dijadikan rujukan utama penataan Kebijakan
> Nasional Adalah Hasil-Hasil Rekomendasi National SUMMIT
> (ROADMAP PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014)
> Inilah Alurnya
> Mengapa Rekomendasi National Summit Harus Di Tolak?….
> Pertama: Massa Rakyat (Kaum Buruh, Petani tak Bertanah,
> Miskin Perkotaan, Nelayan) Tidak Dilibatkan Secara Penuh
> Sebagai Subyek Aktif yang berdiri sejajar dalam penyusunan
> Rekomendasi Dalam Bentuk Roadmap Pembangunan Nasional 2009,
> Padahal hasil-hasilnya dipaksakan sebagai sebuah kebijakan
> ekonomi politik nasional yang harus diterima oleh seluruh
> lapisan massa rakyat di indonesia mau tidak mau, suka atau
> tidak suka
> Kedua: “Nasional Summit Adalah Arah dan Skema Kapitalisme
> Rampok yang Bertumpu pada Struktur Moneter dan Kebijakan
> Investasi yang Super LIBERAL, atas nama Proyek Infrastruktur
> Untuk Kemakmuran Rakyat, Padahal Tujuan utamanya tidak lain
> tetap menjadikan Indonesia sebagai ladang sekaligus Pasar
> yang Potensial, artinya tersirat skenario tersembunyi bahwa
> proyek Infrastruktur di Indonesia adalah Sekoci bagi
> Penyelamatan Kapitalisme Internasional yang saat ini sedang
> Tergerus Krisis.
> Ketiga: Selama 4, 5 Tahun Kedepan, Semua Kebijakan dan
> Tindakan Rezim Pro Modal yang saat ini berkuasa di dukung
> semua elit poltik hasil Pemilu 2009 akan sangat nyata di
> Berbagai Bidang Kehidupan Sosial, Ekonomi, Hukum, Kebuyaan,
> Keamanan dll, semua akan selalu ON THE TRACK Untuk
> Kepentingan dan Selara Pasar.
> Jadi kalau ada tindakan - tindakan epoleksosbud dan
> pertahanan, yang dilakukan oleh negara seperti, Peembakan
> petani, PHK massal, Pengusuran lahan Rakyat, kriminalisasi
> aktifis sosial, pemasungan kebebasan rakyat untuk
> berserikat, pencabutan subsidi, penjualan aset-aset vital
> milik negara kepada swasta, percepatan liberalisasi (Kawasan
> ekonomi Khusus), penyusunan UU dan Peraturan lainya untuk
> memastikan dan melindungi proses investasi, Peningkatan
> Jumlah Hutang Negara, dll. Itu semua adalah efek domino yang
> dilahirkan dari NATIONAL SUMMIT 2009.
> Keempat: Mengutip data Kasus Konflik dan Kekerasan Agraria
> Sepanjang Tahun 2009 (20 Desember 2009, KPA) Terdapat 89
> Kasus dengan Total 90 % Belum di tuntaskan Oleh Negara. Luas
> lahan Sengketa Agraria Sepanjang Tahun 2009 13327,879 Ha.
> Jumlah Korban 7585 (Meningal, Ditangkap, Dianiaya, Diusir,
> Ditembak). Pelaku Kekerasan (Berdasarkan Peringkat Pelaku
> kekerasan Terhadap Warga dan Petani), yaitu:
> 1. Pihak Kepolisian
> 2. PTPN
> 3. Perusahaan Swasta
> 4. Tentara
> Peta Provinsi Tertinggi Dalam Konflik Agraria (Jateng,
> Bengkulu, Sumut, Sumsel, Sulsel dan Jabar, Jatim, Riau,
> Sulut dan Banten). Tentu Saja Kedepan dengan berjalanya
> rekomendasi Nasional Summit 2009 yang di jadikan sebagai
> masterplan pembanguan nasional 2009-2014 maka tidak tertutup
> Kemungkinan Jumlah Konflik Agraria akan semakin meningkat
> secara kuantitatif dan kualitatif, karena bila dilihat dari
> model konflik agraria tahun 2009 ternyata sangat structural,
> artinya melibatkan posisi Negara beserta para aparatnya,
> Perusahaan Swasta maupun Nasional dan Petani sebagai Pihak
> yang selalu di korbankan.
> Sesunguhnya bisa dilihat bahwa tumpuan ekonomi di indoensia
> masih mengandalkan Investasi dalam berbabgai bentuk.
> Kelonggaran-kelongaran dalam kebijakan bidang moneter dan
> fiscal dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kemauan
> para pemodal besar. Struktur politik dan pemerintahan
> nasional yang efisien alias/Pro Modal, juga merupakan syarat
> yang diinginkan untuk tumbuh berkembangnya arus investasi.
> Padahal kalau dilihat bahwa sesungguhnya investasi dari
> kaum modal itu sama halnya “menjual Kedaulatan ekonomi
> nasional dan rakyat”, karena model investasi yang paling
> digemari pemodal adalah bermain di pasar saham, obligasi,
> SUN, SBI dan lain-lain dengan jumlah yang tak terkira
> dibandingkan melakukan investasi di sector riil.
>>>>>>>------next------>>>>>>>>
> Melakukan “Pembiaran Sikap Politik” terhadap agenda yang
> di selengarakan oleh Pemerintah Nasional SBY-Boediono yang
> didukung penuh Para Pengusaha, Sebutlah Agenda itu sebagai
> National Summit yang berlangsung pada akhir Oktober 2009.
> Peristiwa itu bertepatan dengan SKANDAL CICAK Vs BUAYA dan
> CENTURY GATE yang menjadi Trend obrolan di lebih dari
> separuh penduduk Indonesia.
>
> Memang peristiwa CICAK Vs BUAYA dan CENTURY GATE harus
> disikapi dengan tepat. Tapi Ada hal yang jauh lebih penting
> untuk disikapi yakni dampak berjalanya hasil NATIONAL SUMMIT
> dan Menyonsong ACFTA tahun depan. Bila Perlu dibuat
> penyikapan bersama Seramai Orang Menyikapi ISU Korupsi.
> Dua Asumsi Utama Agenda National Summit:
> Pertama : Dorongan Dari Kaum Modal Internasional Yang
> menginginkan Indonesia sebagai pasar yang potensial di
> kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 240 Juta Jiwa Lebih dan
> Kekayaan Alam Yang melimpah ruah. Supaya Lebih Terbuka
> terhadap arus dan proyek liberalisasi Ekonomi (KOMODITAS dan
> JASA) FTA, AFTA, Rekomendasi WTO, DOHA ROUND DLL.
> Kedua : Memantapkan VISI dan MISI SBY-BOEDIONO (15 Program
> Nasional) —— National Summit 2009 —- Investor Summit
> 2009 —— Prolegnas dan RPJM. Itulah Kira-kira Urutanya.
> Perlu dicatat bahwa Tindakan Pembangunan Ekonomi Nasional
> 2009-2014, dijadikan rujukan utama penataan Kebijakan
> Nasional Adalah Hasil-Hasil Rekomendasi National SUMMIT
> (ROADMAP PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014)
> Inilah Alurnya
> Mengapa Rekomendasi National Summit Harus Di Tolak?….
> Pertama: Massa Rakyat (Kaum Buruh, Petani tak Bertanah,
> Miskin Perkotaan, Nelayan) Tidak Dilibatkan Secara Penuh
> Sebagai Subyek Aktif yang berdiri sejajar dalam penyusunan
> Rekomendasi Dalam Bentuk Roadmap Pembangunan Nasional 2009,
> Padahal hasil-hasilnya dipaksakan sebagai sebuah kebijakan
> ekonomi politik nasional yang harus diterima oleh seluruh
> lapisan massa rakyat di indonesia mau tidak mau, suka atau
> tidak suka
> Kedua: “Nasional Summit Adalah Arah dan Skema Kapitalisme
> Rampok yang Bertumpu pada Struktur Moneter dan Kebijakan
> Investasi yang Super LIBERAL, atas nama Proyek Infrastruktur
> Untuk Kemakmuran Rakyat, Padahal Tujuan utamanya tidak lain
> tetap menjadikan Indonesia sebagai ladang sekaligus Pasar
> yang Potensial, artinya tersirat skenario tersembunyi bahwa
> proyek Infrastruktur di Indonesia adalah Sekoci bagi
> Penyelamatan Kapitalisme Internasional yang saat ini sedang
> Tergerus Krisis.
> Ketiga: Selama 4, 5 Tahun Kedepan, Semua Kebijakan dan
> Tindakan Rezim Pro Modal yang saat ini berkuasa di dukung
> semua elit poltik hasil Pemilu 2009 akan sangat nyata di
> Berbagai Bidang Kehidupan Sosial, Ekonomi, Hukum, Kebuyaan,
> Keamanan dll, semua akan selalu ON THE TRACK Untuk
> Kepentingan dan Selara Pasar.
> Jadi kalau ada tindakan - tindakan epoleksosbud dan
> pertahanan, yang dilakukan oleh negara seperti, Peembakan
> petani, PHK massal, Pengusuran lahan Rakyat, kriminalisasi
> aktifis sosial, pemasungan kebebasan rakyat untuk
> berserikat, pencabutan subsidi, penjualan aset-aset vital
> milik negara kepada swasta, percepatan liberalisasi (Kawasan
> ekonomi Khusus), penyusunan UU dan Peraturan lainya untuk
> memastikan dan melindungi proses investasi, Peningkatan
> Jumlah Hutang Negara, dll. Itu semua adalah efek domino yang
> dilahirkan dari NATIONAL SUMMIT 2009.
> Keempat: Mengutip data Kasus Konflik dan Kekerasan Agraria
> Sepanjang Tahun 2009 (20 Desember 2009, KPA) Terdapat 89
> Kasus dengan Total 90 % Belum di tuntaskan Oleh Negara. Luas
> lahan Sengketa Agraria Sepanjang Tahun 2009 13327,879 Ha.
> Jumlah Korban 7585 (Meningal, Ditangkap, Dianiaya, Diusir,
> Ditembak). Pelaku Kekerasan (Berdasarkan Peringkat Pelaku
> kekerasan Terhadap Warga dan Petani), yaitu:
> 1. Pihak Kepolisian
> 2. PTPN
> 3. Perusahaan Swasta
> 4. Tentara
> Peta Provinsi Tertinggi Dalam Konflik Agraria (Jateng,
> Bengkulu, Sumut, Sumsel, Sulsel dan Jabar, Jatim, Riau,
> Sulut dan Banten). Tentu Saja Kedepan dengan berjalanya
> rekomendasi Nasional Summit 2009 yang di jadikan sebagai
> masterplan pembanguan nasional 2009-2014 maka tidak tertutup
> Kemungkinan Jumlah Konflik Agraria akan semakin meningkat
> secara kuantitatif dan kualitatif, karena bila dilihat dari
> model konflik agraria tahun 2009 ternyata sangat structural,
> artinya melibatkan posisi Negara beserta para aparatnya,
> Perusahaan Swasta maupun Nasional dan Petani sebagai Pihak
> yang selalu di korbankan.
> Sesunguhnya bisa dilihat bahwa tumpuan ekonomi di indoensia
> masih mengandalkan Investasi dalam berbabgai bentuk.
> Kelonggaran-kelongaran dalam kebijakan bidang moneter dan
> fiscal dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kemauan
> para pemodal besar. Struktur politik dan pemerintahan
> nasional yang efisien alias/Pro Modal, juga merupakan syarat
> yang diinginkan untuk tumbuh berkembangnya arus investasi.
> Padahal kalau dilihat bahwa sesungguhnya investasi dari
> kaum modal itu sama halnya “menjual Kedaulatan ekonomi
> nasional dan rakyat”, karena model investasi yang paling
> digemari pemodal adalah bermain di pasar saham, obligasi,
> SUN, SBI dan lain-lain dengan jumlah yang tak terkira
> dibandingkan melakukan investasi di sector riil.
>>>>>>>------next------>>>>>>>>
Ketika Hak Dilanggar, Martabat Organisasi Diinjak-injak
> Banyak manajemen tidak siap dengan adanya serikat pekerja
> ditempat kerja, mereka pikir serikat pekerja adalah sekedar
> organisasi “kumpulan” pekerja yang ada diperusahaan
> tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa, serikat pekerja
> adalah gerakan (movement), yang dalam sejarah pergerakkannya
> tumbuh bersama sejarah tumbuhnya industri itu sendiri.
> Mungkin pergerakkan serikat pekerja di Indonesia bisa
> dikatakan masih “muda” khususnya disektor layanan umum.
> Tumbuhnya beberapa serikat pekerja di BUMN menjadi kuat
> tidak dipahami dengan mudah oleh manajemen (dan pemerintah).
> Slogan hubungan industrial yang harmonis diterjemahkan oleh
> manajemen tetap sebagai kedudukan atasan dan bawahan. Disatu
> sisi kemerdekaan berserikat dan perlindungan hak berserikat
> menumbuhkan kepercayaan diri para pekerja melalui serikat
> pekerjanya menuntut perlakuan yang setara dan penghormatan
> atas hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang dan
> peraturan nasional. Manajemen tidak siap dengan perubahan
> ini. Banyak aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja BUMN
> karena sikap manajemen yang banyak melanggar hak-hak pekerja
> seperti yang telah mereka sepakati dan tanda tangani bersama
> dalam perjanjian kerja bersama. Sikap anti serikat pekerja
> yang ditunjukan oleh Sekretaris Meneg BUMN, Said Didu
> “Kementerian BUMN akan segera mengaudit perjanjian kerja
> bersama (PKB) antara perusahaan – perusahaan BUMN dan
> karyawannya. Langkah ini diambil agar seluruh PKB tidak lagi
> berkecenderungan memihak karyawan secara berlebihan”[1].
>
> Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen terhadap
> pekerja dan serikat pekerja di BUMN tetapi sedikit yang
> dilaporkan. Hal menarik adalah aksi yang dilakukan
> oleh Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 , mereka melakukan aksi
> mogok pada bulan Mei 2008 karena manajemen melanggar
> perjanjian kerja bersama (PKB). Aksi mogok yang mereka
> lakukan adalah kegiatan akhir mereka lakukan karena
> tindakan-tindakan persuasif yang mereka lakukan dengan
> manajemen diabaikan. Karena mogok manajemen melakukan
> sangsi terhadap tujuh (7) pemimpin serikat pekerja dan satu
> (1) orang diPHK!. Protest mengalir dari dalam dan luar
> negeri menentang aksi manajemen tersebut, dukungan mengalir
> terhadap serikat pekerja atas “perlawanan” atas
> kesewenang-wenangan perlanggaran hak serikat pekerja.
>
> Mogok bukanlah hanya sekedar aksi sosial, mogok adalah HAK,
> hak pekerja dan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan
> ekonomi mereka! Hak mogok adalah hak yang dilindungi oleh
> standard perburuhan internasional dan undang-undang
> perburuhan di negara kita Indonesia. Hak serikat
> pekerja adalah hak asasi manusia, tetapi permasalahan yang
> dihadapi saat ini adalah TIDAK SEMUA pekerja menyadari bahwa
> mereka mempunyai hak tersebut ataupun tidak
> berani”meminta” hak tersebut. Kita patut mencontoh
> serikat pekerj Angkasa Pura 1, tanpa henti mereka berjuang
> mencapai martabat pekerja ditempat kerja, tujuh orang
> pekerja yang terkena sangsi telah kembali bekerja kembali,
> tetapi Arif Islam ketua cabang serikat pekerja Angkasa Pura
> 1 Balikpapan masih belum kembali bekerja seperti mula.
>
> Semangat untuk berjuang (daya tahan) dan membangun kekuatan
> terus dilakukan oleh serikat pekerjanya untuk mengembalikan
> hak dia sebagai bekerja. Worker dignity is not just about
> wage and performance, worker dignity is about rights, worker
> and human rights
>
> ditempat kerja, mereka pikir serikat pekerja adalah sekedar
> organisasi “kumpulan” pekerja yang ada diperusahaan
> tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa, serikat pekerja
> adalah gerakan (movement), yang dalam sejarah pergerakkannya
> tumbuh bersama sejarah tumbuhnya industri itu sendiri.
> Mungkin pergerakkan serikat pekerja di Indonesia bisa
> dikatakan masih “muda” khususnya disektor layanan umum.
> Tumbuhnya beberapa serikat pekerja di BUMN menjadi kuat
> tidak dipahami dengan mudah oleh manajemen (dan pemerintah).
> Slogan hubungan industrial yang harmonis diterjemahkan oleh
> manajemen tetap sebagai kedudukan atasan dan bawahan. Disatu
> sisi kemerdekaan berserikat dan perlindungan hak berserikat
> menumbuhkan kepercayaan diri para pekerja melalui serikat
> pekerjanya menuntut perlakuan yang setara dan penghormatan
> atas hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang dan
> peraturan nasional. Manajemen tidak siap dengan perubahan
> ini. Banyak aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja BUMN
> karena sikap manajemen yang banyak melanggar hak-hak pekerja
> seperti yang telah mereka sepakati dan tanda tangani bersama
> dalam perjanjian kerja bersama. Sikap anti serikat pekerja
> yang ditunjukan oleh Sekretaris Meneg BUMN, Said Didu
> “Kementerian BUMN akan segera mengaudit perjanjian kerja
> bersama (PKB) antara perusahaan – perusahaan BUMN dan
> karyawannya. Langkah ini diambil agar seluruh PKB tidak lagi
> berkecenderungan memihak karyawan secara berlebihan”[1].
>
> Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen terhadap
> pekerja dan serikat pekerja di BUMN tetapi sedikit yang
> dilaporkan. Hal menarik adalah aksi yang dilakukan
> oleh Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 , mereka melakukan aksi
> mogok pada bulan Mei 2008 karena manajemen melanggar
> perjanjian kerja bersama (PKB). Aksi mogok yang mereka
> lakukan adalah kegiatan akhir mereka lakukan karena
> tindakan-tindakan persuasif yang mereka lakukan dengan
> manajemen diabaikan. Karena mogok manajemen melakukan
> sangsi terhadap tujuh (7) pemimpin serikat pekerja dan satu
> (1) orang diPHK!. Protest mengalir dari dalam dan luar
> negeri menentang aksi manajemen tersebut, dukungan mengalir
> terhadap serikat pekerja atas “perlawanan” atas
> kesewenang-wenangan perlanggaran hak serikat pekerja.
>
> Mogok bukanlah hanya sekedar aksi sosial, mogok adalah HAK,
> hak pekerja dan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan
> ekonomi mereka! Hak mogok adalah hak yang dilindungi oleh
> standard perburuhan internasional dan undang-undang
> perburuhan di negara kita Indonesia. Hak serikat
> pekerja adalah hak asasi manusia, tetapi permasalahan yang
> dihadapi saat ini adalah TIDAK SEMUA pekerja menyadari bahwa
> mereka mempunyai hak tersebut ataupun tidak
> berani”meminta” hak tersebut. Kita patut mencontoh
> serikat pekerj Angkasa Pura 1, tanpa henti mereka berjuang
> mencapai martabat pekerja ditempat kerja, tujuh orang
> pekerja yang terkena sangsi telah kembali bekerja kembali,
> tetapi Arif Islam ketua cabang serikat pekerja Angkasa Pura
> 1 Balikpapan masih belum kembali bekerja seperti mula.
>
> Semangat untuk berjuang (daya tahan) dan membangun kekuatan
> terus dilakukan oleh serikat pekerjanya untuk mengembalikan
> hak dia sebagai bekerja. Worker dignity is not just about
> wage and performance, worker dignity is about rights, worker
> and human rights
>
Langganan:
Postingan (Atom)
