Program 100 Hari, Gejolak Ekonomi Setelah 50 hari Berjalan (1)

> Sedikit Harus Diakui Rakyat Indonesia Waktu itu sedikit
> Melakukan “Pembiaran Sikap Politik” terhadap agenda yang
> di selengarakan oleh Pemerintah Nasional SBY-Boediono yang
> didukung penuh Para Pengusaha, Sebutlah Agenda itu sebagai
> National Summit yang berlangsung pada akhir Oktober 2009.
> Peristiwa itu bertepatan dengan SKANDAL CICAK Vs BUAYA dan
> CENTURY GATE yang menjadi Trend obrolan di lebih dari
> separuh penduduk Indonesia.
>
> Memang peristiwa CICAK Vs BUAYA dan CENTURY GATE harus
> disikapi dengan tepat. Tapi Ada hal yang jauh lebih penting
> untuk disikapi yakni dampak berjalanya hasil NATIONAL SUMMIT
> dan Menyonsong ACFTA tahun depan. Bila Perlu dibuat
> penyikapan bersama Seramai Orang Menyikapi ISU Korupsi.
> Dua Asumsi Utama Agenda National Summit:
> Pertama : Dorongan Dari Kaum Modal Internasional Yang
> menginginkan Indonesia sebagai pasar yang potensial di
> kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 240 Juta Jiwa Lebih dan
> Kekayaan Alam Yang melimpah ruah. Supaya Lebih Terbuka
> terhadap arus dan proyek liberalisasi Ekonomi (KOMODITAS dan
> JASA) FTA, AFTA, Rekomendasi WTO, DOHA ROUND DLL.
> Kedua : Memantapkan VISI dan MISI SBY-BOEDIONO (15 Program
> Nasional) —— National Summit 2009 —- Investor Summit
> 2009 —— Prolegnas dan RPJM. Itulah Kira-kira Urutanya.
> Perlu dicatat bahwa Tindakan Pembangunan Ekonomi Nasional
> 2009-2014, dijadikan rujukan utama penataan Kebijakan
> Nasional Adalah Hasil-Hasil Rekomendasi National SUMMIT
> (ROADMAP PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014)
> Inilah Alurnya
> Mengapa Rekomendasi National Summit Harus Di Tolak?….
> Pertama: Massa Rakyat (Kaum Buruh, Petani tak Bertanah,
> Miskin Perkotaan, Nelayan) Tidak Dilibatkan Secara Penuh
> Sebagai Subyek Aktif yang berdiri sejajar dalam penyusunan
> Rekomendasi Dalam Bentuk Roadmap Pembangunan Nasional 2009,
> Padahal hasil-hasilnya dipaksakan sebagai sebuah kebijakan
> ekonomi politik nasional yang harus diterima oleh seluruh
> lapisan massa rakyat di indonesia mau tidak mau, suka atau
> tidak suka
> Kedua: “Nasional Summit Adalah Arah dan Skema Kapitalisme
> Rampok yang Bertumpu pada Struktur Moneter dan Kebijakan
> Investasi yang Super LIBERAL, atas nama Proyek Infrastruktur
> Untuk Kemakmuran Rakyat, Padahal Tujuan utamanya tidak lain
> tetap menjadikan Indonesia sebagai ladang sekaligus Pasar
> yang Potensial, artinya tersirat skenario tersembunyi bahwa
> proyek Infrastruktur di Indonesia adalah Sekoci bagi
> Penyelamatan Kapitalisme Internasional yang saat ini sedang
> Tergerus Krisis.
> Ketiga: Selama 4, 5 Tahun Kedepan, Semua Kebijakan dan
> Tindakan Rezim Pro Modal yang saat ini berkuasa di dukung
> semua elit poltik hasil Pemilu 2009 akan sangat nyata di
> Berbagai Bidang Kehidupan Sosial, Ekonomi, Hukum, Kebuyaan,
> Keamanan dll, semua akan selalu ON THE TRACK Untuk
> Kepentingan dan Selara Pasar.
> Jadi kalau ada tindakan - tindakan epoleksosbud dan
> pertahanan, yang dilakukan oleh negara seperti, Peembakan
> petani, PHK massal, Pengusuran lahan Rakyat, kriminalisasi
> aktifis sosial, pemasungan kebebasan rakyat untuk
> berserikat, pencabutan subsidi, penjualan aset-aset vital
> milik negara kepada swasta, percepatan liberalisasi (Kawasan
> ekonomi Khusus), penyusunan UU dan Peraturan lainya untuk
> memastikan dan melindungi proses investasi, Peningkatan
> Jumlah Hutang Negara, dll. Itu semua adalah efek domino yang
> dilahirkan dari NATIONAL SUMMIT 2009.
> Keempat: Mengutip data Kasus Konflik dan Kekerasan Agraria
> Sepanjang Tahun 2009 (20 Desember 2009, KPA) Terdapat 89
> Kasus dengan Total 90 % Belum di tuntaskan Oleh Negara. Luas
> lahan Sengketa Agraria Sepanjang Tahun 2009 13327,879 Ha.
> Jumlah Korban 7585 (Meningal, Ditangkap, Dianiaya, Diusir,
> Ditembak). Pelaku Kekerasan (Berdasarkan Peringkat Pelaku
> kekerasan Terhadap Warga dan Petani), yaitu:
> 1. Pihak Kepolisian
> 2. PTPN
> 3. Perusahaan Swasta
> 4. Tentara
> Peta Provinsi Tertinggi Dalam Konflik Agraria (Jateng,
> Bengkulu, Sumut, Sumsel, Sulsel dan Jabar, Jatim, Riau,
> Sulut dan Banten). Tentu Saja Kedepan dengan berjalanya
> rekomendasi Nasional Summit 2009 yang di jadikan sebagai
> masterplan pembanguan nasional 2009-2014 maka tidak tertutup
> Kemungkinan Jumlah Konflik Agraria akan semakin meningkat
> secara kuantitatif dan kualitatif, karena bila dilihat dari
> model konflik agraria tahun 2009 ternyata sangat structural,
> artinya melibatkan posisi Negara beserta para aparatnya,
> Perusahaan Swasta maupun Nasional dan Petani sebagai Pihak
> yang selalu di korbankan.
> Sesunguhnya bisa dilihat bahwa tumpuan ekonomi di indoensia
> masih mengandalkan Investasi dalam berbabgai bentuk.
> Kelonggaran-kelongaran dalam kebijakan bidang moneter dan
> fiscal dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kemauan
> para pemodal besar. Struktur politik dan pemerintahan
> nasional yang efisien alias/Pro Modal, juga merupakan syarat
> yang diinginkan untuk tumbuh berkembangnya arus investasi.
> Padahal kalau dilihat bahwa sesungguhnya investasi dari
> kaum modal itu sama halnya “menjual Kedaulatan ekonomi
> nasional dan rakyat”, karena model investasi yang paling
> digemari pemodal adalah bermain di pasar saham, obligasi,
> SUN, SBI dan lain-lain dengan jumlah yang tak terkira
> dibandingkan melakukan investasi di sector riil.

>>>>>>>------next------>>>>>>>>